Pangdam III Siliwangi Terima Penghargaan Sebagai Bapak Seni dan Budaya Dari Originil Rekor Indonesia

Jawa Barat

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H, M.Tr (Han), kunjungi Sanggar Seni Lukis Dwi Matra di RT. 07 RW. 01 Kecamatan Jelekong Kabupaten Bandung, Senin (2/7/2018).

Silaturahmi Pangdam ke Sanggar Seni Lukis Dwi Matra didampingi oleh Aster Kasdam III/Siliwangi Kolonel Inf Adri dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat tentang proses dan tahapan – tahapan seorang seniman dalam menyelesaiakan satu lukisan.

Disanggar seni lukis tersebut Pangdam disambut oleh pemilik Sanggar Seni Lukis Dwi Matra H. Asep Sancang serta 20 orang anggota sanggar Seni Lukis lainnya. Tampak hadir ditempat tersebut Dandim 0609/Kab. Bandung Letkol Arh A. Andre Wira Kurniawan, Kapolres Kab. Bdg AKBP Indra Hermawan, Asda Pemkab Bdg Yudi Haryanto. Selain
itu hadir juga Danramil Ciparay, Kapolsek Baleendah, Kabid Pengembangan Destinasi Disparbud Kab. Bdg, Camat Baleendah dan tamu lainnya.

Disanggar Seni Lukis Dwi Matra dengan semangat dan tidak ragu – ragu terkena cat Pangdam III/Siliwangi menorehkan kuas dikanvas ikut melukis bersama – sama pelukis lainnya.

H. Asep Sancang menyampaikan, ” kedatangan Pangdam III/Siliwangi tidak disangka – sangka, warga Jelekong merasa bangga atas kunjungan Pangdam tersebut “.

Diceritakannya,” Pelukis Jelekong sejak 1979 berangkat ke Jakarta dan pulang hanya melukis pemandangan saja, kemudian pelukis berkembang menjadi 800 orang dan sekarang yang aktif hanya 600 orang “.

“Untuk pemasaran lukisan di Bandung di Braga serta Jakarta gungga berkembang sampai ke Arab Saudi dan sekarang pelukis Jelekong bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan pesanan,” jelasnya.

Ditempat yang sama Asda Pemkab. Bandung menjelaskan , “Untuk sarana dan prasarana masih bisa dikembangkan tetapi untuk pembinaan kesulitan dalam hal pemasaran, selama ini pemasaran baru ke Bali dan Malaysia serta pengembangan kesenian terkendala masalah pemasaran lukisan dan pengrajin wayang”.

Pada kesempatan tersebut Pangdam sampaikan, ” rasa
terima kasih kepada para seniman untuk waktunya dan mengapresiasi adanya Desa Wisata Jelekong yang terkenal lukisannya dan merupakan suatu kebanggaan disambut oleh warga Jelekong”.

” Dengan adanya potensi wisata budaya ini, tinggal memelihara saja dan dapat dijadikan kekuatan untuk kesejahteraan masyarakatnya sehingga menjadi kekuatan Hankam “, tuturnya.

“Meskipun pernah tinggal di Baleendah saya tidak tau kalau desa ini ada Desa Wisata dan sekarang baru tau ada pengrajin lukisan,” ungkapnya.

“Bandung tempat wisata kenapa hasil lukisan dijual di Bali, namun demikian mari kita angkat Jelekong ini melalui perwakilan yang ada di Bali selain itu mari kita buat kios – kios kecil ditempat wisata yang ada di Bandung,” imbuhnya.

Pangdam juga jelaskan, “Cara mudah untuk pemasaran dengan membuat katalog lukisan diinternet disertakan nama pelukis dan harganya”.

“Yang harus kita lakukan dijaman sekarang yang moderen ini adalah informasikan karya kita keluar jangan hanya karya kita terkenal saat kita sudah meninggal,” ulasnya.

Saya yakin dan percaya, tanpa ada petunjuk dalam pikirannya tidak dapat menuangkan kelukisan, untuk itu kita harus baca dari diri sendiri, teman kita sehingga akan muncul peluang untuk kita.

Akhirnya Pangdam tegaskan, “Kenali diri sendiri dan gali terus potensi yg ada di dalam diri untuk menambah kreatifitas seni serta bakat pada masyarakat terutama seniman di Jelekong”.

Selanjutnya Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H, M.Tr (Han) menerima penghargaan sebagai bapak Seni dan Budaya dari Original Rekor Indonesia bapak Agung Elfianto. 

JARINGAN PENDAMPING KINERJA PEMERINTAH

Komentar Moeldoko Perihal Keputusan KPU

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghormati keputusan KPUyang menerbitkan aturan larangan eks narapidana kasus korupsi untuk nyaleg. Menurutnya, itu harus dijadikan kiblat bagi semua pihak yang terlibat di Pileg 2019.

"Jadi kalau KPU sudah menentukan seperti itu, itu menjadi kiblat bagi semuanya karena pemerintah tidak bisa mendikte, mengintervensi dan seterusnya. Kuncinya di situ," ujar Moeldoko di KSP, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Moeldoko yakin KPU sudah mensosialisasikan aturan tersebut sehingga intervensi dari pemerintah perlu dihindarkan. Namun ia tak ingin ikut campur terkait sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang belum mengundangkan PKPU soal aturan eks napi korupsi dilarang nyaleg itu.


"Nggak bisa menjawab karena itu sangat teknis," jelasnya.

Sebelumnya, KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Di dalamnya memuat larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg. PKPU tersebut diteken Ketua KPU Arief Budiman pada Sabtu (30/6).

"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," demikian bunyi pasal 7 poin 1 huruf h PKPU.

Dalam kesempatan terpisah, Laoly menyebut aturan itu bertentangan dengan UU. Ia mengaku akan mengkaji surat dari KPU mengenai PKPU larangan eks napi koruptor nyaleg. Surat dari KPU, menurut Laoly, baru diterima.

"Nggak (otomatis berlaku). Kalau dengan UU tidak bisa, tapi kita lihat dulu. Saya belum lihat," ujar Laoly di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan

Sumber Info:
JARKOM Relawan

Presiden Jokowi Hormati Peraturan KPU

Presiden Jokowi Hormati Peraturan KPU

Presiden Joko Widodo menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019. Menurutnya, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada (KPU) untuk membuat peraturan tersebut.

"Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujar Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Senin, 2 Juli 2018.

Meski demikian, ia melanjutkan, apabila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.


Sidrap, 2 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Presiden Resmikan PLTB Terbesar di Indonesia

*Presiden Resmikan PLTB Terbesar di Indonesia*

Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin 2 Juli 2018. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen akan terus mengembangkan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan seperti PLTB di Kabupaten Sidrap ini.

“Tidak hanya di Kabupaten Sidrap saja tetapi juga telah dikerjakan dan selesai 80 persen juga di PLTB di Kabupaten Jeneponto. Selain itu juga sudah dikerjakan juga di Kabupaten Tanah Laut dan akan dimulai segera. Kita harapkan pembangunan PLTB juga dilakukan segera di Jawa Barat yaitu Kabupaten Sukabumi," ucap Presiden.

PLTB Sidrap ini merupakan PLTB terbesar yang beroperasi di Indonesia. PLTB ini memiliki 30 kincir angin dengan tinggi tower 80 meter dan panjang baling-baling 57 meter, masing-masing menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 MW, sehingga total kapasitas yang dihasilkan oleh 30 turbin adalah 75 MW.

Banyaknya kincir angin ini pun sempat membuat Presiden berseloroh bahwa dirinya merasa sedang berada di Negeri Kincir Angin, Belanda.

"Saya lihat baling-balingnya _muter_ semuanya, artinya angin di sini lebih dari cukup. Tadi saya merasa ini kayak di yang banyak seperti ini (kincir), di mana? Ya di Belanda. Kok serasa di Belanda gitu. Kayak di Eropa, tapi kita di Sidrap," ujar Presiden yang sontak membuat semua yang hadir tertawa.

Selain tenaga angin, Presiden menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan lainnya, baik itu panas bumi (geotermal), energi matahari, hingga energi air.

"Panas bumi (geotermal) yang kita memiliki potensi sebanyak 29.000 MW dan baru dikerjakan baru kurang lebih 2.000 (MW). Artinya, 10 persennya pun belum. Kemudian kita memiliki pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga air yang saya kira potensinya juga sangat besar," lanjutnya.

Selain meresmikan PLTB Sidrap, masih di tempat yang sama, Presiden juga meresmikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Punagaya berkapasitas 2x100 MW dan PLTU Jeneponto Ekspansi dengan kapasitas 2x135 MW. Peresmian dilakukan dengan menandatangani prasasti.

Dengan diresmikannya PLTB di Sidrap ini, Presiden pun berharap bahwa target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 bisa diselesaikan. Di samping itu, peresmian proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan juga bertujuan untuk memenuhi rasio elektrifikasi di Indonesia.

"Artinya, sekali lagi, dengan peresmian pembangkit listrik tenaga bayu di Kabupaten Sidrap ini kita ingin memberikan sebuah komitmen bahwa 23 persen di tahun 2025 itu akan bisa tercapai," pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara peresmian ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno,  Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Sumarsono.

Sidenreng Rappang, 2 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden